Sedikit Cerita Natuna Dimasa Sebelum Kemerdekaan

Sejak Pemerintahan Kolonial Belanda berkuasa di seluruh penjuru tanah air, para petinggi kolonial yang di tempati di daerah-daerah tertentu umumnya orang-orang yang berpendidikan tinggi, sekurang-kurangnya berasal dari militer dan lihai menerapkan sistem kolonialnya. Mereka-mereka ini diangkat sebagai pegawai pemerintah seperti Resident, Kontelir dan Asisten Resident termasuk juga Aspiran kantor Kontelir. Disamping ilmu pemerintahan, mereka juga menguasai bidang-bidang ilmu yang lain seperti ahli pertanian (land ‘bouw), ilmu suku bangsa dan kebudayaan (etnologi), dan ilmu manusia serta adat istiadatnya (antroplogi). Yang pernah meneliti tentang adat-istiadat Pulau Tujuh (Kabupaten Natuna) yaitu “Van de Tillaard” bekas Posthouder Pulau Tujuh tahun 1913.

Dibidang etnologi mereka dapat menguasai orang-orang tempatan agar mudah berunding dan diajak kerjasama. Dan dibidang pertanian (land ‘bouw), mereka sangat berminat karena Indonesia memiliki tanah yang sangat subur dan dapat ditanam apa saja untuk keperluan negeri Belanda.

Kepulauan Natuna sejak di berlakukan Stbld. 1911 No 599 terdiri dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna Utara, Kepulauan Natuna Selatan, Sedangkan Kepulauan Tembelan masuk wilyah Tanjung Pinang. Oleh karena wilayah Pulau Tujuh waktu itu masih termasuk Kerajaan Riau Lingga, maka di wilayah Pulau Tujuh di tempati seorang “Amir” (Camat) oleh Sultan untuk mendampingi para Datok-datok (Datok Kaya) selaku tokong Pulau (Penguasa Pulau) yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Datok (Lihat sejarah perjalanan Raja Ali Kelana ke Pulau Tujuh tahun 1896), yaitu : Datok Kaya Jemaja, Datok Kaya Siantan, Datok Kaya Tambelan, Datok Kaya Serasan, Datok Kaya Pulau Subi, Datok Kaya Pulau Laut, Datok Kaya Bungguran Barat, Datok Kaya Bunguran Timur. Dan ketujuh Datok Kaya ini langsung sebagai Pemegang Adat dan Kepala Adat setempat yang mengatur sistem pemerintahan tradisional (lihat Hukum Adat Wilayah Pulau Tujuh karangan Van de Tilaard 1913). Seorang Amir yang ditempati atau diangkat oleh Sultan atas persetujuan Residen Riau, adalah sebagai pejabat yang membantu Kontelir dan segala laporan tentang keadaan wilayah kerjanya harus melapor ke Terempa (sekarang Kabupaten Anambas) tempat kedudukan Kontelir pertama adalah di Tanjung Belitung dan pada tahun 1906 pindah di Sedanau dengan memindahkan seperangkat Rumah dan Kantor Kontelir.

PEREKONOMIAN SAAT ITU

Berdasarkan inisiatif Kerajaan Riau Lingga, di Pulau Midai di buka lahan untuk ditanam pohon kelapa (1895) untuk kesejahteraan Kerajaan sehingga didirikanlah sebuah serkah atau sejenis koperasi yang diberi nama “Ahmadi” tahun 1906 yang oleh Bung Hatta di nyatakan Koperasi yang tertua di Indonesia. Setiap tahun, kerajaan memungut dan mengambil hasil dari hasil kopra yang dijual di Singapura dan termasuk pungutan pajak hasil bumi di setiap wilayah yang dikuasai Datok.

Ahmadi & Co.

Waktu itu wilayah Pulau Tujuh (Kabupaten Natuna) merupakan gudang kelapa kering terbesar di Kerajaan Riau Lingga, Sehingga bermunculan serkah-serkah (koperasi) di wilayah Pulau Tujuh. seperti : Koperasi yang pertama kali didirikan adalah “Syarikat Natoena Co. Sedanau” tahun 1318 H yang dipelopori oleh Amir Raja Idris, kemudian menyusul “Syarikat Ahmadi” di Midai tahun 1324 H (1906) dan “Syarikat Terempa tahun 1332 H (1913) yang di beri nama”Syarikat Maatschappailijk Kapital“.

Ahmadi & Co.

Setelah penguasa Belanda menghapuskan Kerajaan Riau Lingga berdasarkan Stbld. 1913 No.51, maka diterbitkan pula surat keputusan baru berdasarkan “Javache Ceorant dan Cewestelijkkeur 11.C” yang menetapkan bahwa pungutan cukai oleh Datuk Kaya diteruskan dengan catatan orang luar dikenai cukai, sedangkan bagi anak negeri bebas cukai.

Gedung Ahmadi & Co. Midai Natuna

Untuk menguatkan kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda di Wilayah Pulau Tujuh, maka diterbitkanlah sebuah keputusan Stbld.1913 No.19 agar dibentuk “Onderdistricht dan District” dengan menempatkan seorang Amir dimana adanya Datok sangat jelas begitu dibubarkannya Kerajaan Riau Lingga makin leluasalah Kolonial Belanda menjalankan roda Pemerintahan, dan terakhir dengan Stbld 1917 No. 55 menetapkan belasting (cukai) hasil kopra di wilayah Pulau Tujuh dan Kekuasaan Datok Kaya semakin lemah karena tindakan sepihak oleh penguasa Belanda. Habisnya kekuasaan Datuk Kaya di Wilayah Pulau Tujuh sampai menjelang penyerahan kedaulatan.
 

Pemerintahan Menjelang Perang Dunia II (1941-1945).

Sebelum pecah Perang Dunia II tahun 1941-1945 para pejabat yang masih menjabat sebagai “Amir” di Kepulauan Anambas dan Natuna adalah sebagai berikut :

1. Pulau Jemaja : Almarhum Moehammad Yoenoes.
2. Pulau Siantan : Almarhum Moehammad Dahlan.
3. Pulau Midai : Almarhum Raja Moehammad (mantan Sekretaris Gubernur pertama Propinsi Riau).
4. Pulau Serasan : Almarhum Amir Bismarack.
5. Bunguran Barat : Almarhum Amir Rd. Soewardiono.
6. Bunguran Timur : Almarhum Amir Ibrahim.
7. Pulau Tembelan : Almarhum Encik Moehammad Apan (mantan Bupati pertama di Kepulauan Riau).

Para Pejabat ini tidak lagi keterkaitannya dengan penguasa Kerajaan Riau Lingga dan Kekuasaan Amir (Camat) waktu itu adalah penempatan yang diangkat oleh penguasa Belanda yang memperbantukan atasannya (Kontelir) di Wilayah Kepulauan Anambas dan Natuna.

Para Amir inilah yang selalu mewaspadai dirinya selaku Kepala Daerah, karena begitu Jepang masuk diantara pejabat yang di internir adalah Almarhum M. Dahlan (Amir Pulau Siantan) hingga tidak diketahui dimana meninggalnya.

Setelah Bung Karno dan Bung Hatta mengumumkan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, rupanya tentara Belanda masih ingin menjajah di Republik Indonesia ini dan terjadilah agresi melawan Belanda. Di Pulau Midai terjadi pemberontakan Merah Putih pimpinan H. Basri Sabeh dan di Ranai terjadi penembakan tentara Belanda oleh Sareng dan MS. Kambay. Sersan Yansen kena tembakan dan Komandan Letnan Engels sempat menyelamatkan diri.

sumber : 
natuna.org
media.kompasiana.com

Sumber Buku :

Imbas Perang Pasifik di Kepulauan Anambas Natuna (Kepulauan Riau)

Oleh Wan Tarhusin, Bsc